Dinsos Laksanakan Bimtek dan Sosialisasi Proses Usulan Data, Verifikasi dan Validasi DTKS di Kecamatan Mentaya Hilir Selatan

Sampit-Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Timur melaksanakan sosialisasi sekaligus bimbingan teknis (Bimtek) terkait proses usulan data, verifikasi dan validasi  Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di Kecamatan Mentaya Hilir Selatan, Selasa (24/05/2023).

Kegiatan ini dibuka oleh Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Timur H. Wiyono, SE dan dihadiri juga oleh Plh. Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Agustiawany, S.Pd. M.Hum, Camat Mentaya Hilir Selatan yang diwakili oleh Sekretaris Camat Mentaya Rida Iswandi,  Operator DTKS Desa di Kecamatan Mentaya Hilir Serta Pekerja Sosial dari Dinas Sosial.

Kepala Dinas Sosial dalam sambutannya menyampikan dan memberikan pemahaman kepada operator DTKS manfaat kegiatan verifikasi dan validasi  DTKS yaitu :

  1. Meningkatnya kualitas DTKS membantu kelancaran penyelenggaraan program kesejahteraan sosial di daerah;
  2. Meningkatnya kualitas DTKS dapat memastikan ketepatan sasaran penerima bantuan sosial guna mempercepat penurunan angka kemiskinan di daerah;
  3. DTKS yang berkualitas dapat menjadi dasar untuk pengembangan satu data penyelenggaraan program-program pembangunan daerah di masa mendatang;
  4. Tersedianya data yang  akurat sebagai dasar untuk berbagai jenis penerima bantuan bagi masyarakat yang layak menerima bantuan.

“Oleh karena itu peran operator Desa sangatlah penting dalam mebantu pemerintah daerah untuk mendukung Universal Health Coverage (UHC) melalui data  yang valid dan benar, ungkap H. Wiyono ,SE.”

Sementara itu Plh. Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial dalam sambutannya juga menyampaikan info terbaru tentang program dan kegiatan update ata terpadu kesejahteraan sosial, memberikan pemahaman tentang tugas pokok dan fungsi Operator Desa dan dengan adanya percepatan pemuktahiran DTKS tersebut untuk meningkatkan Universal Health Coverage (UHC) yang merupakan sistem penjaminan kesehatan yang memastikan setiap warga dalam populasi memiliki akses yang adil terhadap pelayanan kesehatan yang bermutu dengan biaya terjangkau.