SAMPIT- Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Timur melalui Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial dampingi Tim Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kalimantan Tengah melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) tata kelola Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) di Desa Tinduk, Kabupaten Kotawaringin Timur, Selasa (28/04/2026).
Kegiatan tersebut bertujuan untuk memastikan pelaksanaan tata kelola DTSEN berjalan sesuai ketentuan serta mendukung akurasi data sosial dan ekonomi yang menjadi dasar dalam perencanaan dan penyaluran berbagai program bantuan sosial pemerintah.
Dalam pelaksanaan kegiatan, Tim BPKP Kalimantan Tengah didampingi langsung oleh Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Timur bersama para pendamping Program Keluarga Harapan (PKH). Pendampingan dilakukan untuk memberikan informasi terkait pelaksanaan pendataan, pemutakhiran data, serta mekanisme verifikasi dan validasi data di tingkat desa.
Selama kunjungan, tim melakukan peninjauan lapangan serta berdialog dengan aparat desa, pendamping sosial, dan masyarakat guna memperoleh gambaran langsung mengenai implementasi DTSEN di Desa Tinduk. Berbagai aspek tata kelola data menjadi fokus pembahasan, mulai dari proses pengumpulan data, pemutakhiran, hingga pemanfaatan data dalam mendukung program perlindungan sosial.
Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial (Muhammad Farizal Rahmani, S.STP) menyampaikan bahwa DTSEN memiliki peran strategis dalam memastikan program-program bantuan sosial dapat tepat sasaran. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pendamping sosial, dan pemerintah desa sangat diperlukan untuk menjaga kualitas data yang digunakan.
Melalui kegiatan monitoring dan evaluasi ini, diharapkan tata kelola DTSEN di tingkat desa semakin baik, transparan, dan akuntabel. Selain itu, hasil monev diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan dalam pengelolaan data sosial dan ekonomi masyarakat.
Kegiatan berlangsung dengan lancar dan mendapat dukungan dari pemerintah desa serta masyarakat setempat. Kehadiran Tim BPKP Kalimantan Tengah diharapkan dapat memperkuat upaya peningkatan kualitas data sebagai fondasi penting dalam penyelenggaraan program kesejahteraan sosial yang efektif dan tepat sasaran.
